Pati, isknews.com – Penerapan upah minimum kabupaten (UMK) Pati 2019 sudah disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan di Pati. Baru ada 52 perusahaan yang diundang. Perusahaan lainnya akan disosiaisasikan bertahap. Nantinya dinas akan mendatangi perusahaan tentang UMK Pati yang ditetapkan naik 9,9 persen. Sebelum pemberlakuan UMK, dinas juga membuka posko penangguhan jika ada perushaaan yang keberatan dengan kenaikan UMK.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pati Tri Haryama mengatakan, gubernur Jateng sudah menyetujui usulan UMK Pati sebesar Rp 1.742.000 naik 9,9 persen dari UMK 2018 sebesar Rp 1.585.000. UMK itu akan diberlakukan mulai 2019. Dengan adanya kenaikan, maka perusahaan di Pati diberikan sosialisasi.

“Kami sudah mengumpulkan 52 perusahaan di Pati tentang pemberlakuan UMK. Para perusahaan menyetujui. Paling ada perusahaan yang tanya sanksi apa yang diberikan kalau ada perusahaan yang tidak bayarkan sesuai UMK,” jelasnya.

Setelah sosialisasi itu, pihaknya juga membuka posko penangguhan UMK. Posko itu dibuka hingga 21 Desember pukul 16.00 kalau ada perusahaan yang keberatan. Sesuai PP 78 penangguhan bisa diterima dan yang memutuskan dari tim provinsi. Hingga saat ini belum ada perusahaan yang melakukan penangguhan UMK.

“Kami akan menunggu hingga 21 Desember. Jika tidak maka akan diberlakukan mulai 2019. Saat pemberlakuan nanti, kami juga akan memonitoring pelaksanaannya dengan sampel karena tidak semua perusahaan didatangi. Ada sekitar 600 perusahaan di Pati,” katanya didampingi Kabid Hubungan Industrial Hendri Kristiyanto.

Apabila ditemukan perusahaan yang tidak bayarkan sesuai UMK maka akan dibina dan sanksi diberlakukan. Jika tidak menemukan, namun ada perusahaan yang tidak bayarkan sesuai UMK dan sepanjang tidak ada aduan dari pekerja maka tidak bisa ditindak. Pihaknya akan memproses jika ada aduan dari pekerja.

“Terkadang masih ada perusahaan yang tidak membayarkan UMK karena perusaan itu baru merintis karyawannya baru 2-3 orang. Kondisi usaha yang tidak stabil tidak kuat membayar gaji karyawan sesuai UMK. Dari 600 perusahaan ada yang tidak patuh karena kondisi keuangan. Yang terpenting ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha,” katanya. (wr/ym)